Sistem Ekonomi indonesia

Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita- citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

2.Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi

PancasilaTerlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang

sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomianpancasilatercermin dalampasal- pasal 23, 27, 33, dan 34.

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berartibahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri

-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

a)Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

b)Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia

dengan ciri

-ciri positif

Demokrasi Pancasila dipilih, karena memiliki ciri

-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

Cabang

-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar

-besarnya kemakmuran

rakyat

Sumber

-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan

permufakatan lembaga

-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga

-lembaga perwakilan pula.

Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan

yang layak.

Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan

umum.

Fakir miskin dan anak

-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri

utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

a)Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan

perusahaan swasta.

b)Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi

tetapi juga makhluk sosial.

c)Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau

pemerataan sosial.

d)Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang

tangguh.

e)Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perenca

naan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

3.Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free

fight liberalism, Etatisme, dan MonopoliDengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan

adanya:

a)Free fight liberalism

ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.

b)Etatisme

yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

c)Monopoli

suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem

ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’,

namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak

pernah terjadi diIndonesia. Awal tahun 1950-an -tahun1957-an

merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian

Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga

mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an -masa orde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 -tahun 1965-an

sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi

pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi.

Program/ Sumitro Plan tahun 1951

Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.